Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran telah mengadakan Seminar Nasional pada hari Rabu-Kamis, 19-20 Oktober 2022 bertempat di Gedung Sawala. Seminar Nasional ini merupakan hasil dari kajian sosial ekonomi pertanian dari berbagai pihak melalui kontribusi pemikian dan hasil penelitian dari akademisi, swasta/pelaku/asosiasi usaha, dan Pemerintah untuk dapat memberikan perpsektif dan solusi dalam mengantisipasi krisis pangan internasional. Pembahasan krisis pangan internasional menjadi krusial seiring dengan fakta semakin rentannya persoalan pemenuhan pangan, dan terkait dengan itu adalah produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani. Pelaksanaan seminar juga memperkuat komitmen dan kontribusi pemikiran Universitas Padjadjaran dalam mendukung tujuan SDGs nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Dunia sedang mengalami krisis pangan yang berkelanjutan, dimana trendnya tidak mengalami perubahan secara signifikan selama 20 tahun terakhir. Kenyataannya juga dapat terlihat dari beberapa indicator berikut, misalnya ada 115 juta penduduk dunia mengalami rawan pangan pada 2020, Bahkan terjadi kenaikan prevalensi rawan pangan dari sekitar 12% di tahun 2021 menjadi 14% pada tahun ini.

Terdapat berbagai penyebab yang menjadikan terjadinya krisis pangan yang menggelobal akhir-akhir ini. Beberapa diantaranya adalah, terjadinya konflik Ukraina dan Rusia mengganggu pasokan gandum dunia, terjadinya ketegangan politik antara Cina dan beberapa negara penghasil pangan utama dunia, trend terjadinya perubahan iklim yang berkepanjangan, tekanan inflasi dan terutama masih adanya dampak berkepanjangan dari pandemic Covid 19. Faktor-faktor tersebut diantaranya  berdampak pada meningkatnya harga-harga makanan pokok, sehingga masyarakat miskin berpeluang untuk semakin banyak yang terancam mengalami kerawanan pangan.

Di Indonesia krisis pangan menjadi semakin jelas dengan adanya beberapa indikator yang mengemuka. Kedudukan Indonesia dibandingkan dengan 113 negara lain, ditinjau dari indeks ketahanan pangan menempati peringkat ke 63. Bahkan diantara negara Asean, Indonesia masih dibawah Singapore, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Masalah pangan yang dihadapi Indonesia cukup kompleks, dari hulu ke hilir. Pada saat persiapan budidaya petani dihadapkan pada tingginya biaya pupuk dll serta terbatasnya akses terhadap modal. Ketika melakukan usahatani, mereka dihadapkan pada infrastruktur yang kurang memadai,  teknologi pertanian yang sederhana dan pengetahuan yang terbatas. Pada akhirnya ditahapan panen dan pemasaran, petani juga dihadapkan pada masalah kepastian pasar yang tidak menentu. Akibatnya hasil produk pangan yang dihasilkan Indonesia masih jauh dari memuaskan untuk dapat mengatasi ketersediaan dan kecukupan pangan bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian agar kondisi krisis pangan tidak menjadi memburuk, perlu dilakukan berbagai upaya penanganan segera untuk menghadapinya.

Seminar ini secara khusus mengangkat tema optimalisasi peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama pertanian dalam mengantisipasi krisis pangan internasional dilihat dari perspektif sosial ekonomi pertanian. Dalam seminar ini telah dibahas kesiapan dan peran pemerintah menghadapi krisis pangan sehingga perlu dilakukan upaya untuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan sebagai bagian dari upaya  mengatasi krisis pangan global.

Seminar ini diselenggarakan sebagai ajang urun rembuk agar pemerintah berperan lebih optimal dalam mengatasi krisis pangan global. Narasumber ahli dari pemerintah, akademisi dan para praktisi di bidang pertanian telah terlibat dalam pertemuan ini. Mereka melakukan presentasi dan diskusi dengan para peserta seminar, sehingga menghasilkan berbagai pokok fikiran dan telah menjadi sumber inspirasi bagi terjadinya kondisi ideal bagi pemerintah dalam menghadapi dampak krisis pangan  yang mendunia ini.

Selain 8 pembicara undangan dari tokoh-tokoh pertanian pangan wakil dari pemerintah, asosiasi, dan pelaku serta pakar peneliti (dua di antaranya, yaitu Dr. Ronnie S. Natawidjaja dan Dr. Tomy Perdana, dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran), terdapat 70-an makalah pendukung dari peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, yang langsung maupun tidak langsung mengangkat tema seminar. Pemaparan dan diskusi seminar menyoroti salah satu aspek pentingnya dukungan terhadap konsep dan implementasi BUMN holding pangan yang banyak disuarakan oleh berbagai pihak dan pemangku kepentingan sektor pertanian mulai dari pelaku usaha tani di semua lini, pemerintah sendiri termasuk akademisi dan peneliti.

Pada prinsipnya holding pangan adalah upaya menciptakan transformasi ekosistem pangan yang kuat dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. BUMN holding pangan diyakini menjadi cara yang jitu mendukung pencapaian swasembada pangan sekaligus mengatasi krisis pangan global yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap Indonesia. Pada tataran mikro BUMN holding pangan ini akan dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh stakeholder langsung terutama petani, peternak dan nelayan, yang selama ini rentan terhadap gejolak ketidakstabilan sektor ini maupun berbagai dampak bias keberpihakan pada stakeholder pangan lainnya. Namun tetap perlu diantisipasi dampak yang mungkin terjadi dari pembentukan BUMN Holding pangan ini dari sisi kompetisi dan investasi pelaku pertanian pangan secara menyeluruh khususnya non-BUMN.

Seminar juga mencatat isu penting bahwa kekhawatiran krisis pangan global sebagai hal yang perlu diantisipasi dan disikapi di satu sisi, tetapi di sisi lain menimbulkan optimisme  untuk meraih kembali kedaulatan pangan nasional. Selama kurang lebih 40 tahun ini sektor pangan di Indonesia telah mengalami degradasi kedaulatan antara lain ditengarai dengan terjadinya  reduksi hayati, hanyut pada penyeragaman pangan, anarkisme gandum, dan lain-lain  sehingga kestabilan pangan nasional rentan terjadi. Kedaulatan pangan perlu direbut kembali dalam sebuah konteks baru melalui kata kunci diversifikasi, lokalitas, modernitas, sinergi horisonal dan vertikal, kesadaran dan kepedulian, tidak hanya stakeholder kunci sektor pangan tapi juga seluruh komponen bangsa.

Seminar ini telah menghasilkan banyak usulan strategi agar pemerintah dapat berperan optimal dalam menghadapi krisis pangan internasional. Beberapa aksi terpenting, diantaranya yang dapat dilakukan pemerintah adalah :

  1. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, terutama petani muda, yang telibat diberbagai bidang dalam pertanian.
  2. Meningkatan dan melakukan pemeliharaan infrastruktur penunjang kegiatan agribisnis dari hulu ke hilir
  3. Transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern agar terjadi peningkatan kualitas, kontinuitas dan kuantitas produksi pangan yang memiliki daya saing yang memadai.
  4. Menyiapkan berbagai kebijakan yang mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan, diversifikasi, penguatan cadangan logistiknya dan juga ekspor serta kepastian pasar.
  5. Mendorong Terjalinnya Kerjasama antar produsen dan industri pengolah hasil produksi pertanian serta fihak lainnya yang terkait dalam kegiatan agribisnis.
  6. Menyiapkan kebijakan intervensi pangan, sebagai antisipasi terjadinya kerawanan pangan
  7. Meningkatkan ketersediaan, serta akses masyarakat terhadap pangan berkualitas.
  8. Mendorong program edukasi, riset dan inovasi ilmu pengetahuan tepat guna di bidang pertanian.
  9. Meningkatkan terjadinya Kerjasama antar kementrian, BUMN, Lembaga swadaya petani dan kelompok kemasyarakatan lainnya, agar terjadi pengembangan investasi dibidang pertanian.

Pada akhirnya seminar menekankan perlu dukungan yang komprehensif terhadap upaya-upaya mempermudah dan merangsang tumbuhnya investasi di sektor pertanian dan perdesaan. Tindakan dan kebijakan pemerintah yang memperlancar akses terhadap sumberdaya pertanian  seperti lahan, infrastruktur, bioteknologi termasuk teknologi pangan, agroindustri perdesaan, menjadi hal yang secara konsisten dan inovatif terus dilakukan. Sosialisasi dan kampanye diversifikasi konsumsi pangan, selain memerlukan dukungan juga semestinya menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah ke depan.

Official Account Program Studi Agribisnis Universitas Padjadjaran
facebook, twitter, line, ig : agribisnisunpad
youtube.com/@agribisnis_unpad

en_USEnglish