Saresehan Nasional

Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran sebagai satu fakultas yang fokus kegiatannya kepada pemanfaatan potensi sumber daya lokal, sudah melakukan beberapa kegiatan riset terkait dengan pemanfaatan sumber daya lokal. Namun kegiatan tersebut masih dalam proses pengembangan riset dan belum didukung oleh kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberhasilan pengembangan potensi tersebut sangat ditentukan juga oleh peran serta dan kerjasama antara Perguruan Tinggi maupun Lembaga Penelitian Pertanian. Untuk itu, sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan tersebut adalah perlu duduk bersama dan berdiskusi bertukar pikiran Tentang konsep “Pemanfaatan Sumber Daya Lokal sebagai Strategi Kebijakan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional”. Kegiatan tersebut berupa Saresehan Nasional yang dilaksanakan pada:

• Hari /Tanggal : Kamis/O4 September 2014
• Waktu : Pukul 09.00 -13.00 WIB
• Tempat : Bale Sawala Rektorat Universitas Padjadjaran

Pembicara:

1. Prof.Ahmad Suryana
   • (Ahli Peneliti Utama Badan Litbang Pertanìan Kementan)
   • Tema: Tantangan Potensi Sumber Daya Lokal untuk Mendukung Ketahanan Pangan Indonesia
2. Prof. Ganjar Kurnia
   • (Rektor Universitas Padjadjaran)
   • Tema : Kekuatan Sumber Daya Sosial dalam Menunjang Ketahanan Pangan
3. Ir. Herman Khoerun` MS.
   • (Ketua Komisi IV DPR RI)
   • Tema : Keberpihakan Negara terhadap Sektor Pertanian
4. Prof. Dr. Moch. Maksum Mahfudz
   • (Ahli Pangan dan Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan)
   • Tema : Kebijakan Pangan dan Implementasinya di Indonesia

Berikut Rumusan yang dihasilkan dari Sarasehan Nasional Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Sebagai Strategi Kebijakan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional :

1. Indonesia memiliki potensi sumberdaya lokal yang melimpah untuk dikembangkan,
2. Pemerintah selama ini sudah berhasil dengan program ketahanan pangan, namun belum dalam hal kedaulatan dan kemandirian pangan,
3. Keberfihakan Pemerintah dan DPR sebenarnya sudah cukup baik dengan dihasilkannya berbagai perundang-undangan dan pengalokasian dana, tetapi implementasi dan law enforcement-nya masih kurang,
4. Ke depan diperlukan keberfihakan yang lebih besar dari Pemerintah dan DPR terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan) a.l. dengan mewujudkan Badan Otoritas Pangan,
5. Pembangunan pertanian sebaiknya dimulai dari hilir dengan memecahkan permasalahan riel di masyarakat,
6. Pembangunan pertanian tidak akan optimal jika pertambahan penduduk tidak dikendalikan.